"\n\t\t\n\n<\/figure>\n<\/figure>\n\n\n\nKantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan bahwa kinerja ekonomi dan fiskal Kalimantan Selatan hingga akhir Desember 2025 berada dalam kondisi stabil dan positif. Capaian tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang melampaui rata-rata nasional serta pengelolaan anggaran yang efektif dan terarah.<\/p>\n\n\n\nKepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, Catur Ariyanto Widodo, mengatakan bahwa sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah dinamika ekonomi lokal maupun global.<\/p>\n\n\n\n\u201cHingga Triwulan III 2025, ekonomi Kalimantan Selatan tumbuh sebesar 5,19 persen secara year-on-year, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 5,04 persen. Pertumbuhan ini ditopang oleh sektor pertambangan, pertanian, serta industri pengolahan yang tetap solid,\u201d kata Catur, Banjarmasin, Kamis (22\/1\/2026).<\/p>\n\n\n\nDari sisi fiskal, realisasi belanja APBN di Kalimantan Selatan hingga 31 Desember 2025 mencapai Rp40,34 triliun atau 96,39 persen dari pagu Rp41,84 triliun. Realisasi tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp10,2 triliun atau 90,51 persen dari pagu, serta Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp30,13 triliun atau 98,56 persen dari pagu. TKD masih mendominasi struktur belanja dengan kontribusi 73,06 persen.<\/p>\n\n\n\n\u201cPenyaluran belanja negara yang optimal ini menjadi instrumen penting dalam menjaga daya beli masyarakat serta mendorong percepatan pembangunan di daerah,\u201d jelasnya.<\/p>\n\n\n\nSementara itu, dari sisi penerimaan negara, realisasi pendapatan mencapai Rp16,11 triliun atau 73,28 persen dari target Rp21,98 triliun. Catur menyoroti kinerja penerimaan Kepabeanan dan Cukai yang tumbuh signifikan sebesar 51,7 persen secara tahunan (year-on-year), seiring meningkatnya aktivitas perdagangan dan konsumsi.<\/p>\n\n\n\nKinerja APBD regional Kalimantan Selatan hingga akhir Desember 2025 juga menunjukkan kondisi yang sehat dengan surplus anggaran sebesar Rp2,69 triliun. Surplus tersebut terbentuk dari realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp44,11 triliun atau 105,14 persen dari target, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tumbuh positif 6,04 persen (year-on-year). Di sisi lain, realisasi Belanja Daerah tercatat sebesar Rp41,42 triliun atau 81,4 persen dari pagu Rp50,89 triliun.<\/p>\n\n\n\nDalam mendukung ekonomi kerakyatan, pemerintah juga terus mendorong pembiayaan UMKM melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp4,97 triliun serta pembiayaan Ultra Mikro (UMi) senilai Rp73,79 miliar. \u201cDukungan pembiayaan ini menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kalimantan Selatan,\u201d tambah Catur.<\/p>\n\n\n\nDari sisi eksternal, neraca perdagangan Kalimantan Selatan hingga Desember 2025 mencatatkan surplus sebesar US$1.105,11 juta, meningkat 4,72 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai ekspor tercatat sebesar US$1.229,17 juta, sementara impor sebesar US$124,06 juta.<\/p>\n\n\n\nAdapun inflasi Kalimantan Selatan pada Desember 2025 tercatat sebesar 3,66 persen (year-on-year) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 111,06. Meski lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 2,92 persen, Catur menilai inflasi masih dalam batas terkendali.<\/p>\n\n\n\n\u201cTekanan inflasi terutama dipengaruhi kenaikan harga beberapa komoditas seperti emas perhiasan, beras, dan cabai merah. Namun, laju inflasi relatif tertahan oleh adanya deflasi pada sejumlah komoditas lainnya,\u201d pungkasnya. MC Kalsel\/Rns<\/p>\n\t\t\t<\/div>"