"\n\t\t\n\n<\/figure>\n\n\n\n<\/figure>\n\n\n\n<\/figure>\n\n\n\n<\/figure>\n\n\n\n<\/figure>\n\n\n\n<\/figure>\n<\/figure>\n\n\n\nPemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program unggulan, salah satunya program revitalisasi fisik satuan pendidikan.<\/p>\n\n\n\nKomitmen tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Abdul Mu\u2019ti, saat meresmikan Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2025 di SMA Al Islam Nurul Maad, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12\/1\/2026).<\/p>\n\n\n\nDalam sambutannya, Abdul Mu\u2019ti menegaskan bahwa pendidikan yang berkualitas hanya dapat terwujud apabila didukung oleh sarana dan prasarana yang layak serta sistem pembelajaran yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.<\/p>\n\n\n\n\u201cPada tahun 2025, secara nasional pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp16,9 triliun untuk revitalisasi dan pembangunan sekolah baru pada 16.171 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Lebih dari 90 persen revitalisasi tersebut telah selesai dan dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Diharapkan akhir Januari ini seluruhnya dapat rampung 100 persen,\u201d ujar Mu\u2019ti.<\/p>\n\n\n\nIa menjelaskan, keterlambatan penyelesaian sejumlah proyek revitalisasi disebabkan oleh kendala teknis di lapangan. Menurutnya, faktor cuaca serta kondisi geografis menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan pembangunan.<\/p>\n\n\n\n\u201cYang belum selesai itu disebabkan dua faktor. Pertama, faktor cuaca yang menghambat proses pembangunan. Kedua, faktor jarak dan medan yang sulit, karena beberapa sekolah berada di wilayah pegunungan sehingga pengangkutan material tidak semudah di daerah lain,\u201d tambahnya.<\/p>\n\n\n\nLebih lanjut, Abdul Mu\u2019ti mengungkapkan bahwa pada tahun 2026 pemerintah telah menyiapkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk melanjutkan revitalisasi terhadap sekitar 11.744 satuan pendidikan. Selain itu, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menargetkan penambahan minimal 60.000 satuan pendidikan penerima program revitalisasi.<\/p>\n\n\n\n\u201cDengan demikian, pada tahun 2026 sedikitnya sekitar 71.000 satuan pendidikan di seluruh Indonesia akan menerima dukungan program revitalisasi. Bantuan ini akan diprioritaskan bagi sekolah-sekolah yang terdampak bencana serta memiliki kondisi fisik rusak berat dan memerlukan perbaikan segera,\u201d ungkapnya.<\/p>\n\n\n\nSementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Galuh Tantri Narindra, menyambut baik program revitalisasi yang digulirkan Kemendikdasmen. Ia menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun basis data komprehensif terkait kondisi kerusakan infrastruktur sekolah di 13 kabupaten\/kota di Kalimantan Selatan.<\/p>\n\n\n\nMenurut Tantri, data tersebut disiapkan sebagai dasar pengusulan bantuan revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan kepada Kemendikdasmen.<\/p>\n\n\n\nUntuk tahun 2025, tercatat ratusan sekolah di Kalimantan Selatan telah menerima bantuan dana revitalisasi, meliputi 26 PAUD, 86 SD, 78 SMP, 29 SMA, 25 SMK, dan 6 SLB, dengan total anggaran tahap awal mencapai sekitar Rp232,9 miliar.<\/p>\n\n\n\n\u201cSaat ini Disdikbud Kalsel telah menyusun database terkait infrastruktur sekolah di 13 kabupaten\/kota. Idealnya, untuk menjadikan kondisi fisik sekolah layak menunjang proses pembelajaran, dibutuhkan anggaran sekitar Rp1,1 triliun. Karena itu, kami sangat menyambut baik bantuan revitalisasi dari Kemendikdasmen. Baik pemerintah provinsi maupun kabupaten\/kota tentu sangat terbantu, karena kita tidak bisa berjalan sendiri dalam memajukan pendidikan di Banua,\u201d ujar Tantri.<\/p>\n\n\n\nUntuk tahun 2026, Tantri menambahkan bahwa pihaknya telah mengajukan usulan bantuan dana revitalisasi, khususnya bagi satuan pendidikan yang terdampak bencana banjir di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan.<\/p>\n\n\n\n\u201cSudah kami usulkan kembali, karena ternyata masih ada beberapa sekolah yang terdampak banjir. Sekolah-sekolah ini menjadi prioritas, sesuai dengan arahan Bapak Menteri, yakni sekolah yang rusak akibat bencana,\u201d ujarnya.<\/p>\n\n\n\nBerdasarkan data sementara, sebanyak 926 sekolah di Kalimantan Selatan tercatat mengalami kerusakan akibat banjir, dengan estimasi kebutuhan anggaran awal untuk perbaikan mencapai Rp319 miliar. Disdikbud Kalsel akan melakukan verifikasi langsung ke lapangan setelah kondisi pascabanjir memungkinkan, guna menentukan tingkat kerusakan dan skala prioritas penanganan.<\/p>\n\n\n\n\u201cSetelah banjir surut, kami akan mengecek langsung tingkat kerusakan di lapangan. Dari situ akan ditentukan skala prioritas berdasarkan kebutuhan dan tingkat kerusakan sekolah,\u201d pungkasnya.<\/p>\n\n\n\nPemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap dukungan penuh dari pemerintah pusat serta seluruh pemangku kepentingan agar layanan pendidikan di Banua dapat terus berjalan optimal dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.<\/p>\n\n\n\nMC Kalsel\/Jml<\/p>\n\t\t\t<\/div>\r\n\r\nsumber : diskominfomc.kalselprov.go.id"
