"\n\t\t\n\n<\/figure>\n<\/figure>\n\n\n\nDirektur PEIPD Bina Bangda Kemendagri, Iwan Kurniawan, menyampaikan laporan komprehensif terkait kondisi perencanaan nasional dan daerah pada Rakor Bappeda se-Indonesia 2025 di Banjarmasin, Rabu (3\/11\/2025).\u00a0<\/p>\n\n\n\nIa menegaskan bahwa tahun 2025 merupakan fase kritis bagi seluruh Bappeda.<\/p>\n\n\n\n\u201cTahun 2025 adalah tahun di mana Bappeda memiliki tugas sangat berat untuk mengawal penyusunan dokumen jangka panjang dan menengah secara simultan,\u201d ujarnya.<\/p>\n\n\n\nLebih lanjut Iwan menekankan bahwa dokumen perencanaan tidak boleh berhenti pada administrasi.<\/p>\n\n\n\n\u201cDokumen perencanaan tidak boleh hanya menjadi tumpukan kertas, tetapi panduan hidup yang menjamin keberlanjutan lintas kepemimpinan,\u201d jelasnya.<\/p>\n\n\n\nDalam paparannya, ia mengungkap bahwa Provinsi Kalimantan Selatan menjadi yang tercepat menetapkan RPJMD 2025\u20132029.<\/p>\n\n\n\n\u201cProvinsi Kalimantan Selatan kami apresiasi sebagai yang pertama menetapkan Perda RPJMD,\u201d tegasnya.<\/p>\n\n\n\nIa juga memperingatkan tantangan fiskal yang semakin ketat. \u201cDalam situasi penurunan TKDD, belanja penunjang harus dipangkas dan dialihkan pada belanja produktif,\u201d ucapnya.<\/p>\n\n\n\nDi sisi lain, menurutnya inovasi pembiayaan wajib menjadi prioritas. \u201cBappeda harus mencari sumber pendanaan alternatif seperti KPBU, CSR, hingga skema blended financing,\u201d ujarnya.<\/p>\n\n\n\nIwan menegaskan bahwa Bappeda memegang peran vital dalam keberhasilan Program Strategis Nasional.<\/p>\n\n\n\n\u201cTagging kegiatan dalam SIPD harus benar-benar terukur agar sinergi pusat dan daerah dapat dipertanggungjawabkan,\u201d tutupnya. MC Kalsel\/dam<\/p>\n\t\t\t<\/div>\r\n\r\nsumber : diskominfomc.kalselprov.go.id"
