"\n\t\t\n\n<\/figure>\n\n\n\n<\/figure>\n<\/figure>\n\n\n\nPemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel menggelar Workshop dan Sosialisasi Literasi Implementasi Indeks Pemerintahan Digital (Pemdi). Kegiatan yang menghadirkan narasumber dari Kementerian PAN-RB ini diikuti oleh instansi terkait di lingkup Pemprov Kalsel serta Diskominfo dari 13 kabupaten\/kota.<\/p>\n\n\n\nKepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim, melalui Sekretaris Diskominfo Kalsel, Mashudi, mengatakan bahwa workshop tersebut bertujuan menyamakan persepsi terkait aspek dan indikator baru dalam Indeks Pemdi.<\/p>\n\n\n\n\u201cPertemuan hari ini memiliki urgensi tinggi dalam peta jalan transformasi digital daerah. Seperti kita ketahui, lanskap penilaian kinerja digital pemerintahan akan mengalami perubahan signifikan. Mulai tahun 2026, mekanisme penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang selama ini kita jalankan akan digantikan oleh Indeks Pemerintahan Digital,\u201d ujar Mashudi di Banjarbaru, Selasa (2\/12\/2025).<\/p>\n\n\n\nIa menjelaskan, penyelenggaraan pemerintahan digital membutuhkan sinergi lintas perangkat daerah. Karena itu, diperlukan penyelarasan strategi pengumpulan data, pelaporan, serta pemahaman peran masing-masing SKPD dalam pemenuhan indeks tersebut.<\/p>\n\n\n\n\u201cMelalui sosialisasi ini, kita berharap dapat mewujudkan transformasi digital pemerintahan yang tidak hanya canggih secara teknologi, tetapi juga adaptif, inklusif, dan berkelanjutan bagi pelayanan publik di Banua,\u201d imbuhnya.<\/p>\n\n\n\nSementara itu, Kepala Bidang Aplikasi Telematika (Aptika) Diskominfo Kalsel, Hasnan Ash Shiddieqy, menambahkan bahwa terdapat sejumlah perbedaan antara pemenuhan indeks SPBE dan Pemdi.<\/p>\n\n\n\n\u201cJika pada SPBE sebelumnya indeks lebih banyak menilai administrasi, tata kelola, dan prosedur, maka pada Pemdi terdapat 20 indikator tambahan yang menitikberatkan pada kelengkapan infrastruktur, integrasi aplikasi, dan aspek teknis lainnya,\u201d jelas Hasnan.<\/p>\n\n\n\nUntuk itu, ia menegaskan pentingnya kesepahaman antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten\/kota dalam pemenuhan indikator Pemdi.<\/p>\n\n\n\n\u201cDengan adanya keselarasan ini, kita dapat lebih mudah menentukan, menyusun, dan mengevaluasi kegiatan yang akan dilaksanakan. Harapannya, peningkatan pelayanan publik berbasis digital dapat lebih nyata dirasakan masyarakat,\u201d pungkasnya. MC Kalsel\/Jml<\/p>\n\t\t\t<\/div>\r\n\r\nsumber : diskominfomc.kalselprov.go.id"
