"\n\t\t\n\n<\/figure>\n\n\n\n<\/figure>\n\n\n\n<\/figure>\n\n\n\n<\/figure>\n\n\n\n<\/figure>\n\n\n\n<\/figure>\n\n\n\n<\/figure>\n<\/figure>\n\n\n\nPemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya untuk mempercepat pelaksanaan program Reforma Agraria di daerah.\u00a0<\/p>\n\n\n\nHal itu disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin melalui Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalsel, Ariadi Noor, saat menghadiri Rapat Koordinasi Akhir Tahun Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Kalsel yang berlangsung di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis (18\/9\/2025).<\/p>\n\n\n\nDalam sambutannya, Ariadi menyebut rapat tersebut sebagai momentum strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dan wilayah dalam mendukung Reforma Agraria.<\/p>\n\n\n\n\u201cRapat koordinasi ini adalah momen strategis bagi kita semua, khususnya untuk berbagi informasi dan merumuskan rencana kerja, serta memperkuat koordinasi lintas sektor dan wilayah, pelaksanaan Reforma Agraria akan mampu menjawab berbagai tantangan yang kita hadapi di lapangan,\u201d ujarnya.<\/p>\n\n\n\nAriadi menjelaskan, Reforma Agraria merupakan agenda nasional yang bertujuan mewujudkan keadilan sosial melalui penataan kepemilikan lahan.<\/p>\n\n\n\n\u201cProgram ini menjadi kunci dalam mengatasi ketimpangan penguasaan tanah, mencegah konflik agraria, serta memastikan tanah dikelola secara produktif dan berkeadilan,\u201d tegasnya.<\/p>\n\n\n\nIa juga menekankan bahwa Reforma Agraria memiliki dimensi strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional.<\/p>\n\n\n\n\u201cKetika masyarakat memiliki akses legal atas lahan, produktivitas pertanian dapat ditingkatkan secara optimal. Hal ini akan berdampak langsung pada kemandirian petani, penguatan ekonomi, serta kestabilan pasokan pangan lokal dan regional,\u201d jelasnya.<\/p>\n\n\n\nLebih jauh, Ariadi menegaskan bahwa Reforma Agraria tidak boleh dipandang sebagai agenda sektoral semata, melainkan harus menjadi bagian integral dari pembangunan daerah dan nasional dan berharap tahun 2025 menjadi periode percepatan dan konsolidasi pelaksanaan Reforma Agraria di Kalimantan Selatan.<\/p>\n\n\n\n\u201cKita perlu bergerak lebih cepat dengan tata kelola yang lebih terarah dan tepat sasaran, agar cita-cita keadilan agraria benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,\u201d tambahnya.<\/p>\n\n\n\nSementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalsel, Abdul Aziz, menyampaikan bahwa rapat ini juga menjadi ajang evaluasi atas capaian program tahun sebelumnya.\u00a0<\/p>\n\n\n\nMenurutnya, berbagai keberhasilan telah dicapai pada 2024, termasuk dukungan terhadap UMKM melalui pemanfaatan lahan.<\/p>\n\n\n\n\u201cRapat ini merupakan rapat evaluasi. Hasil tahun 2024 sudah banyak yang dihasilkan, seperti dukungan bagi UMKM. Untuk meningkatkan produktivitas dan mengedukasi masyarakat, perlu dukungan anggaran. Dana dari BPN sifatnya pemantik, sehingga arahan Gubernur melalui dinas terkait sangat dibutuhkan untuk mendukung pengembangannya,\u201d jelas Abdul Aziz.<\/p>\n\n\n\nRapat koordinasi ini dihadiri oleh jajaran Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Kalsel, pejabat BPN, Biro Perekonomian Setda Kalsel, SKPD terkait, serta perwakilan perangkat daerah terkait. Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi seluruh pihak dapat semakin menguat dalam mewujudkan keadilan agraria dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan. MC Kalsel\/dam<\/p>\n\t\t\t<\/div>\r\n\r\nsumber : diskominfomc.kalselprov.go.id"
