"\n\t\t\n\n<\/figure>\n\n\n\n<\/figure>\n<\/figure>\n\n\n\nPemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus mendorong penguatan peran pemuda dalam pembangunan daerah melalui Rapat Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Kepemudaan Kabupaten\/Kota se-Kalimantan Selatan, di Ruang Rapat H. Maksid, Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Kamis (11\/9\/2025).<\/p>\n\n\n\nKegiatan ini dibuka oleh Staf Ahli Gubernur Kalsel Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Miftahul Chair, mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, M. Syarifuddin.<\/p>\n\n\n\nDalam sambutannya, Miftahul Chair menegaskan bahwa pemuda adalah kekuatan strategis dalam pembangunan dan harus ditempatkan sebagai subjek utama dalam proses transformasi daerah.<\/p>\n\n\n\n\u201cPemuda bukan hanya harapan masa depan, tapi juga penggerak hari ini. Mereka adalah agen perubahan, pelopor inovasi, dan pendorong pertumbuhan ekonomi lokal,\u201d tegasnya.<\/p>\n\n\n\nMenurutnya, Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, kelompok usia muda mencakup hampir seperempat dari total penduduk Indonesia, termasuk di Kalimantan Selatan. Miftahul menyebut hal ini sebagai \u201cbonus demografi\u201d yang jika dikelola dengan baik, bisa menjadi dividen pembangunan.<\/p>\n\n\n\nNamun, ia juga mengingatkan akan tantangan nyata, seperti tingginya angka pemuda yang tergolong dalam kategori NEET (Not in Education, Employment, or Training). Hal ini, menurutnya, memerlukan respon kebijakan yang terukur dan kolaboratif.<\/p>\n\n\n\n\u201cKita harus hadir dengan solusi nyata: pelatihan vokasi yang kontekstual, akses permodalan, inkubasi usaha, serta ekosistem digital yang ramah bagi pemuda,\u201d ungkapnya.<\/p>\n\n\n\nDalam rapat tersebut, Miftahul Chair mengusulkan enam fokus utama yang perlu menjadi perhatian bersama dalam menyusun kebijakan dan program kepemudaan, antara lain satu Pengembangan Kompetensi dan Link dengan Industri, Sinkronisasi pelatihan vokasi dan magang dengan kebutuhan sektor lokal seperti pertanian modern, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi hijau.<\/p>\n\n\n\nKedua Penguatan Ekosistem Kewirausahaan Pemuda, Akses pembiayaan mikro, pelatihan bisnis, bimbingan digital, serta pembinaan khusus bagi wirausaha muda perempuan dan kelompok marjinal.<\/p>\n\n\n\nKetiga Inklusi Digital dan Literasi 4.0, Peningkatan keterampilan teknologi, mulai dari coding dasar hingga manajemen media sosial. Keempat Kebijakan Penyerapan Tenaga Kerja dan Mobilitas Regional, Program kerja terukur, pengembangan unit usaha komunitas, dan sistem rujukan kerja yang kuat.<\/p>\n\n\n\nKelima Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda, Pelibatan aktif pemuda dalam perencanaan hingga evaluasi kebijakan publik, serta pelatihan kepemimpinan yang berkelanjutan. Keenam Pemanfaatan Data untuk Kebijakan Tepat Sasaran, Penguatan kapasitas pengumpulan dan analisis data di tingkat daerah agar program kepemudaan lebih responsif dan efisien.<\/p>\n\n\n\nOleh karena itu, ia menekankan bahwa keberhasilan penguatan pemuda di Kalsel tidak bisa dilakukan oleh pemerintah semata. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan, organisasi kepemudaan, dan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n\u201cKomitmen Pemprov Kalsel sangat jelas. Tapi keberhasilannya bergantung pada sinergi lintas sektor. Kita perlu duduk bersama, merumuskan program prioritas, indikator kinerja, serta skema pendanaan yang operasional,\u201d ujarnya.<\/p>\n\n\n\nMelalui rapat ini, diharapkan pemerintah kabupaten\/kota se-Kalimantan Selatan dapat menyusun kebijakan kepemudaan yang responsif dan terukur, sejalan dengan arah pembangunan provinsi yang berkelanjutan dan inklusif.<\/p>\n\n\n\n\u201cDengan sinergi yang kuat, saya yakin pemuda Banua akan menjadi kekuatan utama dalam membawa daerah kita lebih maju, mandiri, dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun global,\u201d tutup Miftahul. MC Kalsel\/tgh<\/p>\n\t\t\t<\/div>"
