"\n\t\t\n\n<\/figure>\n\n\n\n<\/figure>\n\n\n\n<\/figure>\n\n\n\n<\/figure>\n\n\n\n<\/figure>\n<\/figure>\n\n\n\nPemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel menyelenggarakan kegiatan Asistensi SAKIP dalam Rangka Penguatan Implementasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, di Banjarbaru, Selasa (9\/9\/2025).<\/p>\n\n\n\nKegiatan ini merupakan tindak lanjut dari catatan sementara hasil Evaluasi Triwulan II Tahun 2025 atas implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) oleh Kementerian PANRB.<\/p>\n\n\n\nAcara dibuka secara resmi oleh Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, yang dalam sambutannya menegaskan pentingnya SAKIP sebagai instrumen strategis untuk membangun pemerintahan yang bersih, transparan, efektif, dan berkelanjutan.<\/p>\n\n\n\n\u201cKegiatan ini merupakan komitmen kita bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas,\u201d ujarnya.<\/p>\n\n\n\nSyarifuddin menekankan bahwa SAKIP tidak boleh dipandang hanya sebagai predikat semata, melainkan sebagai sistem yang mampu membentuk budaya kerja berbasis hasil.<\/p>\n\n\n\nMenurutnya, setiap kebijakan dan program yang dijalankan harus benar-benar terukur manfaatnya sehingga memberikan dampak nyata bagi masyarakat.<\/p>\n\n\n\n\u201cSAKIP harus dipandang bukan sekadar predikat, tetapi sistem untuk membentuk budaya kerja berbasis hasil. Dengan demikian, setiap kebijakan dan program yang kita jalankan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,\u201d ujar Syarifuddin.<\/p>\n\n\n\nLebih lanjut, Ia menekankan pentingnya peran seluruh kepala SKPD untuk tidak hanya menyerahkan tanggung jawab SAKIP kepada unit perencanaan, tetapi terlibat langsung dalam memastikan keselarasan antara RPJMD, renstra, hingga indikator kinerja utama.<\/p>\n\n\n\n\u201cKita harus menjadikan hasil evaluasi SAKIP sebagai action plan yakni perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi harus berjalan terintegrasi. Selain itu, pengawasan internal juga perlu diperkuat agar implementasi SAKIP semakin efektif dan efisien,\u201d tambahnya.<\/p>\n\n\n\nKegiatan ini turut dihadiri oleh Plt. Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II Kementerian PANRB, Budi Prawira yang turut memberikan arahan, serta seluruh SKPD lingkup Pemprov Kalsel.<\/p>\n\n\n\nDengan adanya asistensi ini, Pemprov Kalsel menargetkan peningkatan predikat SAKIP dari A menjadi AA, sejalan dengan visi pembangunan daerah \u201cKalsel Bekerja, Berkelanjutan, Berbudaya, Religi, dan Sejahtera menuju Gerbang Logistik Kalimantan\u201d. MC Kalsel\/dam<\/p>\n\t\t\t<\/div>\r\n\r\nsumber : diskominfomc.kalselprov.go.id"
